Indonesia

5 Korupsi Migas Yg Dilindungi Bambang Widjojanto & KPK


Daftar Kasus Korupsi Migas Yang Dilindungi Bambang Widjojanto dan KPK

1. Penjualan LNG Spot Tangguh ke Taiwan.

Semula harga yang diusulkan BP Tangguh adalah US$17/mmbtu. Namun oleh Raden Priyono sebagai Kepala BP Migas saat itu, usulan harga tersebut ditolak. Alasannya, pembeli gas tidak bersedia menjamin pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Padahal alasan tersebut sama sekali tidak relevan. Sehingga dilakukanlah tender ulang, yang sesungguhnya bertujuan untuk mengganti pemenang. Setelah adanya tender ulang, yang ditunjuk sebagai pemenang adalah Global/Thailand yang konon dimotori oleh JS (WNI), dengan harga yang justru lebih rendah, yakni US$13/mmbtu. Perbedaan harga US$ 4/mmbtu. Akibat rekayasa dan kebijakan busuk ini, negara rugi dirugikan sekitar US$47 juta (November 2012 ).

2. Rekayasa pekerjaan engineering, procurement and construction (EPC) Lapangan Banyu Urip.

Banyu Urip yang berlokasi di Blok Cepu adalah lapangan yang sedang dikembangkan untuk mendukung produksi minyak lebih dari 100 ribu bopd pada awal 2011. Operator Blok Cepu adalah MCL (Mobile Cepu Limited, ExxonMobile). Plan of Development ( PoD) Banyu Urip disetujui oleh Menteri ESDM pada 2006. Rencana produksi full scale 180.000 bopd dengan biaya pengembangan kurang dari US$ 1.5 miliar. Sesuai PoD, rencana onstream fullscale pada awal 2011 akan diawali dengan produksi sebesar 20.000 bopd pada tahun 2008.

Dalam perjalanannya, proyek pengembangan lapangan Banyu Urip mengalami perubahan dan rekayasa, sehingga sampai sekarang baru bisa early production sebesar 24.000 bpod, sedangkan fullscale production mundur, dan diperkirakan menjadi tahun 2015.

Mundurnya penyelesaian proyek pengembangan lapangan minyak Banyu Urip sesungguhnya dikarenakan adanya perubahan yang direkayasa pada proses eksekusi Engineering, Procurement and Construction (EPC). Pada konsep semula, EPC akan dilaksanakn dalam 1 (satu) paket. Namun belakangan dipecah menjadi 5 (lima) paket pekerjaan. Apa latar belakang pemecahan paket EPC dari 1 paket menjadi 5 paket? Tidak ada yang mengetahui. Yang jelas biaya pengembangan telah membengkak dari US$ 1,5 miliar menjadi US$ 3 miliar, yang kelak diganti melalui mekanisme cost recovery. Dalam hal ini negara telah dirugikan minimal US$ 1 miliar atau Rp. 11,7 Triliun.

Akibat mundurnya pelaksanaan proyek ini maka terjadi kelambatan produksi minyak dari semula pada awal 2011 menjadi kwartal kedua 2015. Dengan rencana fullscale 180.000 bpod yang terlambat selama 4 tahun, maka besarnya kerugian negara adalah sebesar 180.000 x 365 x 4 = US$ 262,8 juta bpod. Jika setiap 2500 bopd nilai kerugian sebesar Rp 1 triliun, maka total kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 105,12 triliun.

3. Lapangan gas Terang Sirasun Batur (TSB), Blok Kangean.

Lapangan TSB berada di Blok Madura (lepas pantai) Jawa timur, berada dalam Blok Kangean yang dioperatori oleh Kangean Energy Indonesia (KEI). Pengembangan lapangan TSB bertujuan memasok gas di Jawa Timur. Semula dalam Plan of Development (POD) yang disetujui pada 2002, total biaya pengembangan adalah US$ 410 juta untuk produksi gas sebesar 300 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Harga gas yang disepakati adalah US$ 2.5/mmbtu.

Pengembangan lapangan TSB tertunda, sehingga biaya pengembangan naik menjadi US$ 630 juta. Untuk memperoleh nilai keekonomian proyek maka harga gas harus naik menjadi US$ 3.67/mmbtu. Kemudian, biaya yang diajukan KEI sekonyong-konyong naik dari US$ 630 juta menjadi US$ 1.06 miliar dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini sudah pasti merugikan negara, mengingat semua biaya tersebut akan menjadi beban negara sesuai mekanisme cost recovery .

Hasil tender gas processing unit pada 2010 yang mengajukan kapal Joko Tole sebesar US$ 871 juta, belum termasuk sub-sea equipment. Jika biaya sub-sea dimasukan, maka biaya pengembangan TSB menjadi lebih dari US$ 1 miliar. Biaya-biaya tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan biaya pengembangan lapangan gas Gajah Baru dengan produksi 350 mmscfd (lebih besar dari rencana produksi TSB yang besarnya 300 mmscfd). Lokasinya pun ada di Laut Natuna (lebih ganas dan sulit dibanding perairan Madura) yang dioperasikan oleh Premier Oil, dengan hasil tender pada 2009 sebesar US$ 500 juta.

Mark-up nilai proyek pengembangan TSB dengan nilai sekitar US$ 370 juta, atau sekitar Rp 4 triliun oleh KEI (EMP Grup – Setya Novanto cs) yang telah disetujui oleh BP Migas merupakan tindakan yang diduga sarat korupsi, sebab seluruh biaya PoD merupakan beban yang akan ditanggung negara/APBN melalui pergantian cost recovery.

4. Proses tender kapal kontrak FSO 114 dan AWB di CNOOC.

Kontrak Kapal FSO 114 di CNOOC akan berakhir pada September 2014, dan AWB berakhir pada 2013. Ternyata tender pengadaan kapal untuk pengganti yang dibutuhkan guna menjamin kelanjutan proses lifting tak kunjung dilaksanakan oleh manajemen yang relevan di SKK Migas.

Akibat sikap pihak terkait yang relevan di SKK Migas ini, entah disengaja atau tidak, CNOOC tidak dapat melakukan proses tender terhadap kebutuhan kapal pengganti tersebut. Sehubungan dengan terbengkalainya proses tender penyediaan kapal pengganti, CNOOC harus mengalami penyediaan kapal secara terpaksa akan melakukan bridging terhadap kapal yang digunakan sekarang. Menurut sumber informasi untuk FSO 114 harga sewa kapal telah dieskalasi dari US$ 22.500/day menjadi US$ 30.000/day. Jika lamanya bridging dianggap 1 tahun, maka negara akan dirugikan sekitar US$ 2.5 juta, atau jika 4 tahun kerugiannya sekitar US$ 10 juta.

Masalah kapal AWB ini pada sidang Tindak Pidana Profesor RR tanggal 4 Februari 2014 telah diungkap. Tender kapal tersebut sebelumnya telah dibatalkan oleh Profesor RR karena diyakini akan merugikan negara. Saat itu yang diusulkan sebagai pemenang adalah perusahaan yang menawar diatas kewajaran. Akibat tindakannya, ditengarai Profesor RR mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga oleh pihak-pihak yang berniat korupsi tersebut, Profesor RR dianggap penghambat yang perlu dikendalikan.

5. Penjualan Kondensat Bagian Negara Kepada PT TPPI

TPPI dan BP Migas sudah melakukan transaksi produk Migas bagian negara secara melanggar hukum sejak tanggal 23 Mei 2009 dan akibatnya negara dirugikan melalui kolusi dan nepotisme TPPI dengan BP Migas. Kerugian negara itu dapat dirinci sebagai berikut :

  • Pada tanggal 19 Nopember 2009 kerugian negara akibat kolusi BP Migas dan TPPI sebesar US$ 101,04 juta atau hampir Rp. 1.2 triliun.
  • Pada tanggal 4 Februari 2010 kerugian negara naik menjadi US$ 105,37 juta atau Rp. 1.25 triliun.
  • Pada tanggal 21 April 2010 kerugian negara mencapai US$ 161 juta atau Rp. 1.9 triliun
  • Pada tanggal 30 Agustus 2010 kerugian negara sudah mencapai US$ 172,3 juta atau Rp. 2 triliun akibat kolusi dan korupsi TPPI bersama BP Migas.
  • Posisi terakhir 31 Desember 2010 kerugian negara akibat korupsi TPPI mencapai US$ 203 juta atau Rp. 2.385 triliun !!

Kerugian negara akibat korupsi TPPI ini tidak terbatas hanya pada utang penjualan kondensat bagaian negara dari BP Migas ke TPPI, tetapi juga kerugian negara sebelumnya yaitu US$ 600 juta atau Rp. 7 triliun berupa tunggakan TPPI kepada PT Pertamina.

Semua utang TPPI tersebut di atas adalah tindak pidana korupsi karena proses timbulnya utang piutang itu dari sebab yang ilegal atau secara melanggar hukum dan kolusi dengan itikad buruk yakni membobol keuangan negara melalui skema utang piutang yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Terlihat sangat jelas bagaimana kolusi antara Honggo Wendratno Direktur Utama TPPI, Dirjen Migas ESDM Evita Legowo, Kepala BP Migas Raden Prijono, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, WS Wirjawan Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas dan oknum pejabat di BP Migas, BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, dan seterusnya.

Secara detail dapat disebutkan pihak – pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan potensial ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK, sebagai berikut :

Daftar Terduga Korupsi di TPPI US$ 203 juta plus US$ 600 juta yang dilindungi mafia hukum Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK dan antek – antekanya di KPK :

  1. Honggo Wendratno (TPPI)
  2. Raden Prijono (BP Migas)
  3. WS Wirjawan (BP Migas)
  4. Evita Legowo (ESDM)
  5. Hadiyanto (Kemenkeu)
  6. Tubagus Haryono (BPH Migas)
  7. Djoko Harsono (BP Migas)
  8. Ira Miriati (BP Migas)
  9. Agus Budianto (BP Migas)
  10. Mariatul Aini (Kemenkeu)
  11. Affan (Kemenkeu)
  12. Dona Muslimatiah (BP Migas)
  13. Dulas Menan (BP Migas)
  14. Nifira Jalanti (BP Migas)
  15. Irawan Djati P (BP Migas)
  16. Nanggo Wendratno (TPPI)
  17. Bambang Dam S (TPPI)
  18. Syamsirwan (TPPI)
  19. Haryono Widodo (TPPI)
  20. Purwoko (TPPI)
  21. Dewi Suranta (TPPI)
  22. Bambang L.M Soedibjo (TPPI)
  23. Dulas Ritonga (BP Migas)
  24. Arief S (BP Migas)
  25. A Rinto Pudyantoro (BP Migas)
  26. Ahmad Rizki Afdjar (BP Migas)
  27. Fuad Zaen (Kemenkeu)
  28. Ahmad Fahri (TPPI)
  29. Bimo Sakti (TPPI)
  30. Dewi Soeranta (TPPI)
  31. Erman Jaya Kusuma (Kemenkeu)
  32. Wisnu Prabowo Taher (BP Migas)
  33. Martin Edwey (BP Migas)
  34. Ahmad Haskal (BP Migas)
  35. Arief Baskoro (BP Migas)
  36. Rudi Satwilko (BP Migas)
  37. Pebi G (BP Migas)
  38. Pramu (BP Migas)
  39. Sitaresmi Purbaningtyas (BP Migas)
  40. Ahmad Fanny AT (TPPI)
  41. D Bimo Sakti (TPPI)
  42. Dianan Gentania (TPPI)
  43. Devi Muetia (BP Migas)
  44. T Supriadi S ( Kemenkeu)
  45. Budi Indinto (BP Migas)
  46. Emma Purmaningrum (BP Migas)
  47. Lambok H Hutauruk (BP Migas)
  48. Erman Jaya Kusuma (Kemenkeu)
  49. Poppy A Nafis (BP Migas)
  50. Sujoko (BP Migas)
  51. Irnanda Laksnawan (KemenBUMN)
  52. Boyke W Moekijat (PPA)
  53. Amir Sambodo (TPI)
  54. Andi Saddawero (PPA)
  55. Ahmad Syakhroza (BP Migas

Dan seterusnya

Mereka tersebut di atas adalah oknum – oknum terduga korupsi di TPPI yang telah merugikan negara sedikitnya US$ 203 juta atau Rp. 2.385 triliun plus US$ 600 juta atau Rp. 7 triliun, utang TPPI yang menunggak dan timbul dari praktek KKN antara TPPI dengan pejabat – pejabat BP Migas, Kemenkeu, BPH Migas, PPA dan lain – lain.

Laporan korupsi ini sudah diserahkan oleh terdakwa Rudi Rubiandini kepada KPK tetapi sampai sekarang dipetieskan KPK karena oknum pimpinan KPK terutama Bambang Widjanarko adalah jongos mafia korupsi Setya Novanto dan Raden Prijono.

Dengan kualitas KPK seperti sarang antek mafia dan koruptor seperti ini entah sampai kapan korupsi di TPPI Rp. 9,385 triliun dapat diusut dan para pelakunya dapat diseret ke pengadilan untuk dihukum seberat – beratnya.

Source: RadenNuh.Org

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

3 thoughts on “5 Korupsi Migas Yg Dilindungi Bambang Widjojanto & KPK

  1. Fitnah lebih keham dari mmembunuh.

    Posted by gerpak sulbar | January 25, 2015, 8:18 pm
    • Kalau benar sudah diserahkan oleh Rudi kpd KPK dan belum ditindaklanjuti, bisa jadi dalam proses penyidikan yang memakan waktu. Lalu apakah Bambang lantas dituding sebagai bagian dari mafia?

      Posted by Zulhasril | January 28, 2015, 11:28 pm
  2. Gile benerr
    Makin kebuka aja tuh borok di KPK.
    Berarti hal ini menunjukkan bahwa mereka masih manusia juga als belum jadi malaikat.

    Posted by Joy | January 31, 2015, 2:54 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,985 other followers

%d bloggers like this: