Indonesia, Muamalah

“Prabowo Presidenku”, semoga Keikhlasan Berpolitik


Bismillahirrahmaanirrahiim.

Prabowo Presidenku

Oleh: Abi Syakir
Secara pribadi kami bisa memahami sikap Ketua Umum PPP yang bersikeras mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres pada Pilpres Juli 2014 nanti. Terlepas kelebihan dan kekurangan Prabowo, kami menilai langkah Suryadarma Ali itu telah melewati suatu kajian politik yang sangat dalam dan luas. Setidaknya, dalam gambaran kami sendiri, dukungan terhadap sosok Prabowo sangat strategis bagi masa depan bangsa ini; dengan asumsi, semua ini hanya ikhtiar saja, sedangkan secara hakiki segala urusan bangsa ini ada dalam genggaman Tangan Allah Ta’ala.

Coba kami runut penjelasan ini dalam poin-poin syarahan sebagai upaya memahami langkah poliyik yang diambil Suryadarma Ali, serta sebagai tambahan penjelasan bagi kaum Muslimin secara umum. Tapi mohon disadari bahwa sikap ini sepenuhnya independen, sebagai buah telaah politik murni, tidak bersifat partisan.

[1]. Mula-mula kita berangkat dari analisis masalah terberat yang menimpa bangsa ini. Apa masalah terberat kita selama ini? Banyak orang melontarkan pandangan dan teori. Namun kami mempercayai, masalah berat yang menimpa bangsa Indonesia ini, lalu mengguncang sendi-sendinya adalah MASALAH EKONOMI & KEMISKINAN. Hal itu bermula dari Krisis Ekonomi tahun 1997-1998 yang berakibat terjadi LIBERALISASI kehidupan bangsa di segala bidang. Krisis Ekonomi diikuti Reformasi politik, namun di balik itu terjadi gelombang LIBERALISASI KEHIDUPAN yang sangat massif.

[2]. Ketika terjadi liberalisasi kehidupan, yang diawali liberalisasi ekonomi, yang menanggung dampak terberat adalah Ummat Islam, karena mayoritas penduduk negeri ini memang Muslim. Ummat Islam merupakan komponen terbesar yang menjadi korban liberalisasi ekonomi dan kehidupan. Banyak Muslim menjadi rusak agama dan imannya karena: berbuat kemusyrikan, murtad dari agamanya, berbuat jahat/kriminal, berbuat korupsi, menjadi TKW ke luar negeri, membuat bisnis hedonis, memalsukan produk, mengedarkan narkoba, menjual diri, merebak aliran sesat, hedonisme, dan seterusnya. Akibat rusaknya urusan ekonomi negara, merusak juga kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin. Ada ungkapan hikmah yang berbunyi: “Kadal faqru an yakuna kufra” (hampir saja kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir). Ungkapan ini tampaknya relevan.

[3]. Dalam pandangan kami, untuk memperbaiki kehidupan kaum Muslimin, mau tidak mau kita harus turun membereskan ekonomi negara ini. Faktanya, Reformasi politik 1998 dijadikan pintu masuk oleh kekuatan-kekuatan ekonomi asing untuk menguasai aset-aset ekonomi nasional dalam segala bentuknya (potensi, bahan tambang, bahan baku, sumber energi, pasar barang, konsumsi publik, dan seterusnya). Rektor UGM, Prof. Pratikno, belum lama lalu menjelaskan, sekitar 70-80 % potensi ekonomi nasional telah dikuasai asing. Jika demikian, apa bedanya era penjajahan kolonial dulu dengan kenyataan sekarang? Kalau hidup di zaman penjajahan kaum Muslimin menderita, toh di zaman sekarang juga sama-sama menderita. Hingga dengan nada yang sangat prihatin KH. Cholil Ridwan menyebut kaum Muslimin dengan istilah “Muslim Dzimmi”.

[4]. Era Reformasi ditandai dengan munculnya partai-partai politik dan pemilu tahun 1999. Di antara partai-partai itu ada yang menjadikan Islam sebagai azas partai. Kami masih ingat, tahun 1999 sempat beredar isu agar partai politik dilarang menjadikan agama sebagai azas partai. Maka tampillah Partai Keadilan, PPP, PBB, PKNU, dan sebagainya memperjuangkan agar azas Islam dihormati. Soal di hari ini mereka tak lagi menghargai azas Islam, itu urusan lain. Mestinya, hadirnya partai-partai Islam ini memberi jalan besar bagi mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa. Masalah terberat kita ekonomi, ya mereka tampillah selesaikan urusan tersebut. Tapi nyatanya, sejak tahun 1999, 2004, hingga pemilu 2009 nyaris tidak ada partai Islam yang gigih perjuangkan perombakan ekonomi yang sedang dianeksasi asing ini. Secara ide, wacana, atau verbalitas Pak Amien Rais sangat kencang bicara tentang ancaman penjajahan ekonomi asing ini; namun secara politik tidak ada artinya. Malah beliau dan PAN sangat giat mendukung SBY yang jelas-jelas merupakan antek NEOLIB kelas satu.

[5]. Sangat mengherankan jika melihat tipikal politik partai-partai Islam. Apa yang mereka perjuangkan rata-rata isu yang bersifat minor. Disebut penting ya penting, tapi disebut itu prioritas jelas bukan. Misalnya, isu tentang gratifikasi, absensi anggota DPR kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR, UU politik, isu-isu media, dan seterusnya. DPR sempat bekerja baik ketika mengawal Skandal Bank Century; jika kasus ini dijadikan pintu masuk untuk merobohkan rezim Neolib sangatlah bagus; tapi nyatanya sampai saat ini isu Bank Century tidak karuan arahnya. Begitu juga Ummat Islam non parlemen, isu-isu yang diangkat pun tidak menukik masalah sebenarnya bangsa ini, yaitu dominasi asing dalam kehidupan nasional.

[6]. Munculnya Prabowo dan Gerindra pada tahun 2008 memunculkan harapan dan perasaan “sayang”. Harapan, karena Prabowo Subianto paham masalah terbesar bangsa ini dan sedang berjuang untuk memperbaikinya. Sedang “sayang-nya” justru yang mengangkat missi perjuangan tersebut bukan partai-partai Muslim semacam PAN, PKB, PKS, PPP, PBB. Pertanyaannya, kok partai nasionalis lebih peduli masalah berat bangsa? Aneh kan. Lebih aneh lagi, sejak 2004, 2009, sampai 2014 ini partai-partai Muslim masih satu paket dengan rezim Neolib SBY. Tidak ada satu pun yang berani oposisi.

[7]. Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Suryadarma Ali pada sebelum Pemilu 2009 yang menjalin kesepakatan politik dengan Gerindra. Dalam hemat kami, alhamdulillah ada partai Islam yang paham urusan bangsa ini. Meskipun telat atau mendukung partai nasionalis lain, kami sangat mengapresiasi langkah Suryadarma Ali tersebut. Jika kemudian sebelum Pemilu April 2014 dia lagi-lagi menunjukkan dukungan kepada sosok Prabowo Subianto sebagai Capres, itu hanya penegasan saja dari komitmen sebelumnya. Ini sangat kami hargai.

[8]. Perlu dipahami, hadirnya Prabowo dengan Gerindra yang berusaha memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi nasional, ini bukan sesuatu yang baru. Sejak ICMI berdiri akhir 1990, lembaga ini telah menyuarakan pentingnya membangun Ekonomi Kerakyatan. Bahkan istilah tersebut, mereka yang pertama kali mempopulerkannya. Di tubuh ICMI ada sosok Adi Sasono, tokoh yang tulen pro ekonomi kerakyatan, koperasi, petani, dan seterusnya. Beliau oleh media-media Barat dijuluki sebagai “The Dangerous Man” atau “The Robin Hood”. Sosok Prabowo sendiri juga dianggap berbahaya oleh Amerika, Singapura, China, dan sebagainya; karena dianggap sulit dikendalikan. Ide ekonomi kerakyatan ini sudah digulirkan sejak era Soeharto yang ekonominya relatif stabil; lalu bayangkan dengan kondisi saat ini? Betapa sangat butuhnya kita pada konsep ekonomi yang berpihak ke rakyat kecil sebagai jumlah terbesar bangsa ini. Kalau ekonomi rakyat membaik, diharapkan kepedulian mereka kepada agama dan keimanan, akan membaik pula. Amin ya Rahiim.

[9]. Sangat-sangat disesalkan, mengapa ide ekonomi kerakyatan, ide memperkuat kemandirian pangan, ekonomi petani, nelayan, koperasi, UKM, dan seterusnya; mengapa ia muncul dari kalangan partai nasionalis? Mengapa partai Islam (Muslim) tidak peduli dengan semua itu. Malah ada partai “Islam” tertentu yang konsep politiknya jelas-jelas mendukung pasar bebas. Katanya, Nabi SAW juga mendukung pasar bebas karena membebaskan harga ditentukan oleh pasar. Masalahnya, di era Nabi SAW makro ekonomi dapat dikendalikan dengan baik sehingga muncul persaingan positif di tingkat ekonomi riil; sedangkan di zaman sekarang makro ekonomi justru dikendalikan oleh kapitalis, sehingga kalau konsep pasar bebas dianut, hancurlah para petani, nelayan, pedagang, UKM, koperasi, dan sebagainya. Di era Nabi SAW dominasi kaum Yahudi mampu dieliminir dengan baik sehingga tidak menimbulkan monopoli.

[10]. Secara normatif atau tekstual, kaum Muslimin negeri ini, terutama ormas-ormas Islam, ingin punya Capres/Wapres sendiri dari kalangan Islam. Ingin maju sendiri dalam bursa Pilpres dengan mengandalkan suara pemilih Muslim. Sosok Prabowo mungkin dianggap sekuler-nasionalis, tidak berpihak ke Islam (Syariat). Justru kami bertanya-tanya, mengapa selama ini partai-partai Islam (Muslim) begitu rapat mendukung rezim Neolib SBY? Apakah itu bukan kemunkaran besar yang seharusnya sangat dijauhi? Apa buktinya partai-partai Islam (Muslim) itu loyal kepada kaum Muslimin kalau selama ini jelas-jelas mendukung Neolib? Masalah kita bukan semata soal rancangan UU perkawinan, kesetaraan gender, homoseksual, dan sejenisnya. Tidak semata-mata itu, tapi yang paling utama adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan kaum Muslimin atas negeri, perekonomian, dan kehidupannya; setelah selama ini bangsa kita dikendalikan kaum kapitalis, hedonis, kolonialis.

[11]. Kami sama sekali tidak memuji-muji Prabowo, karena pada dasarnya tidak ada manusia sempurna. Seorang ulama yang saleh saja punya potensi kesalahan dan kekurangan; apalagi seorang Prabowo? Tapi dukungan kepadanya muncul karena kami melihat dia punya program untuk memperjuangkan kembalinya kedaulatan bangsa di negeri ini. Siapa yang akan mengembalikan hak-hak ekonomi dan kehidupan bangsa kita? Kalau PKS, PPP, PAN, PKB, PBB, atau siapapun punya komitmen ke arah itu, pastilah kami akan mendukung penuh mereka. Mengapa? Ya karena -menurut analisa kami- rusaknya urusan ekonomi inilah yang menjadi sumber rusaknya kehidupan agama dan keimanan kaum Muslimin.

[12]. Dalam pandangan (politik) kami, untuk memperbaiki keadaan bangsa ini harus bertahap. Begitu pun dalam penerapan Syariat-nya. Tidak bisa kita saat ini langsung ujug-ujug meminta diberlakukan “hukum potong tangan dan rajam”. Kita harus siapkan dulu aspek pengetahuan, kesadaran, kesejahteraan, dan proteksi kehidupan Ummat, baru setelah itu melaksanakan Syariat secara kaffah. Kalau tidak percaya, cobalah Anda lihat pasal-pasal pembahasan hukum fikih Islam; para ulama meletakkan pembahasan hukum pidana (Hudud) rata-rata di bagian akhir pembahasan. Dan Rasulullah SAW sendiri menyempurnakan pelaksanaan hukum Syariat saat Haji Wada’, ketika beliau hapuskan riba dan dendam darah pada orang-orang tertentu. Tidak lama setelah itu, beliau Shallallah ‘Alaihi Wasallam wafat menuju Allah Rabbul ‘alamiin. Berbeda halnya kalau di negeri ini terjadi PERANG, kemudian kaum Muslimin berhasil memenangkan peperangan; maka kita punya otoritas penuh untuk menentukan haluan hukum.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mendukung program Prabowo karena ia sesuai dengan garis program ekonomi ICMI waktu itu; sesuai ide yang digagas Adi Sasono; dan hal itu sangat dibutuhkan bangsa Indonesia yang noatebe mayoritas Muslim ini. Sekali lagi, fokus pada program dan missi-nya; bukan sosok personalnya. Sampai di titik ini, sekali lagi, kami bisa memahami langkah politik Bapak Suryadarma Ali, meskipun beliau memiliki pertimbangan berbeda.

Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menginspirasi. Amin Allahumma amin.

(Tulisan ini adalah sebuah fairplay; penulis tetap pada pendirian bahwa sistem demokrasi adalah bid’ah dan penulis juga masih “mempertanyakan” dosa-dosa Prabowo di era Orde Baru)

sumber : http://kabarnet.in/2014/04/23/umat-islam-dan-prabowo-subianto/

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,985 other followers

%d bloggers like this: