Manajemen Lingkungan

Permen No.18 Tahun 2009-Perizinan LB3 (3)


Pasal 2

 (1) Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

a. pengangkutan;

b. penyimpanan sementara;

c. pengumpulan;

d. pemanfaatan;

e. pengolahan; dan

f. penimbunan.

(2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan izin apabila:

a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau

b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

(4) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak bila terdapat pencemaran lingkungan.

(5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:

a. kegiatan utama; atau

b. bukan kegiatan utama.

Pasal 3

(1) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(2) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.

(3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c wajib memiliki izin dari:

a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur;

b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau

c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan    limbah    B3 skala kabupaten/kota.

(4) Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a wajib memiliki izin dari instansi terkait sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(5) Kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b wajib memiliki izin dari Menteri.

(6) Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f wajib memiliki izin dari Menteri.

Pasal 4

(1) Permohonan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pengangkutan limbah B3 hanya diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan pemanfaatan limbah B3, penimbun limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau pengumpul limbah B3.

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,985 other followers

%d bloggers like this: