Manajemen Lingkungan

Permen No.18 Tahun 2009-Perizinan LB3 (2)


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

2. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

3. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk.

4. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.

5. Produk antara adalah suatu produk dari suatu proses pemanfaatan limbah B3 yang belum menjadi produk akhir yang masih akan digunakan sebagai bahan baku oleh industri dan/atau kegiatan lainnya dan telah memenuhi SNI, standar internasional, atau standar lain yang diakui.

6. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

7. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3.

8. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan    pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.

9. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3

yang bersumber dari 2 (dua) provinsi atau lebih.

10. Pengumpulan skala provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.

11. Pengumpulan skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari satu kabupaten/kota.

12. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.

13. Deputi Menteri adalah pejabat eselon I pada Kementerian Negara Lingkungan    Hidup yang bertugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,985 other followers

%d bloggers like this: