Akhlak, Tauhid

GOBLOK dan SEMBRONO : MK Mengacak-acak Syariat Islam!


“Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan lagi jika dari hasil perbuatan zina itu terlahir anak perempuan dan kelak ia akan menikah, bisa jadi, akibat keputusan MK ini sang bapak (penzina) dapat menjadi WALI NIKAH bagi anak hasil zinanya_yang notabene hal ini bertentangan dengan syariat Islam_dalam syariat Islam anak hasil zina harus dinikahkan oleh WALI HAKIM. Jika tidak, pernikahan tersebut TIDAK SAH”

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal pengucapan 17 Februari 2012 terkait pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuai kontroversial dan menimbulkan keguncangan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat berlebihan, melampaui batas, bersifat “over dosis” dan bertentangan dengan ajaran Islam & pasal 29 UUD 1945.

Putusan MK tersebut telah menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan di kalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK tersebut telah mengubah syariat Islam, melanggar ajaran Islam, mengubah tatanan kehidupan umat Islam dan mengacak-acak syariat Islam.

Dalam sebuah jumpa pers di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI) didampingi oleh Ustadz Amir Tambunan (Sekum), DR.HM. Asrorun Ni’am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa), dan Ichwan Sam (Sekjen) menanggapi Putusan MK tersebut dan sekaligus mengeluarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai Putusan MK yang mengacak-acak syariat Islam tersebut. Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan: Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menurut MUI, Putusan MK tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan di kalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK tersebut telah mengubah syariat Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku.

KH. Ma’ruf Amin mengatakan, MUI punya tanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam dan melindungi umat Islam Indonesia. MUI memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK, sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala.

Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan, tapi tidak dicatatkan kepada KUA, menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

MUI memandang, putusan MK tersebut memiliki konsekwensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.”

Akibat putusan MK yang sembrono itu, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. “Jelaslah putusan MK ini telah menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan, apalagi sekadar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut. Hal ini, kami nilai sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan. Bahkan pada tingkat ekstrim, dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lembaga perkawinan, karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak,” kata Ichwan Sam menambahkan.

Selain itu, MUI menilai, putusan MK telah membuka “kotak Pandora” yang selama ini kita jaga, yakni terbukanya peluang besar bagi berkembangnya pemikiran dan perilaku sebagian orang untuk melakukan hubungan di luar perkawinan (perzinahan) tanpa perlu khawatir dengan masa depan anak (terutama kekhawatiran dari pihak perempuan pasangan zina). Karena walau pun tidak dalam ikatan perkawinan (zina), toh anak hasil hubungan zina tersebut tetap memiliki hak nafkah dan hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Jelas, Putusan MK tersebut telah mengganggu, mengubah, bahkan merusak hukum waris Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah. Terlebih Putusan MK itu menyatakan, anak yang lahir dari hasil hubungan zina akan mendapat waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. “Padahal hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah secara tegas dan jelas menyebutkan kategori anak yang mendapat harta waris, dan anak yang lahir dari hasil hubungan zina jelas tidak memperoleh hak waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahirannya,” kata KH. Ma’ruf Amin.

MUI menilai MK telah keliru, seolah –olah anak hasil hubungan zina tidak mendapat perlindungan hukum. Yang benar, menurut MUI, adalah anak dari hasil hubungan zina tersebut memiliki perlindungan hukum, tetapi perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak dalam ikatan perkawinan, dimana yang satu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan yang satunya lagi dengan bapak dan ibunya. Dan itulah gunanya lembaga perkawinan.

Melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi itu akan menjadikan lembaga perkawinan menjadi sesuatu yang tidak relevan, hal ini tidak dapat diterima oleh agama Islam.Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan lagi jika dari hasil perbuatan zina itu terlahir anak perempuan dan kelak ia akan menikah, bisa jadi, akibat keputusan MK ini sang bapak (penzina) dapat menjadi WALI NIKAH bagi anak hasil zinanya_yang notabene hal ini bertentangan dengan syari’at Islam_dalam syariat Islam anak hasil zina harus dinikahkan oleh WALI HAKIM. Jika tidak, pernikahan tersebut TIDAK SAH, namun menjadi sah dihadapan hukum negara akibat putusan MK. Kesalahan fatal seperti ini adalah dampak dari lahirnya putusan sembrono tersebut.

Merujuk Hadits
Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Nabi Muhammad SAW bersabda, maksud hadits: “Anak adalah bagi yang empunya hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya). (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud).

Dalam kasus li’aan dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud, maksud hadits: “dan Rasul menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun.” Dalam hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anak ikut si wanita atau ibunya. [KbrNet/Voa-Islam]

About barifbrave

Bismillah, Rising Star Moslem Legend, Amin

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kategori Tulisan

Arsip per Bulan

Masukkan alamat e-mail Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui e-mail.

Join 1,985 other followers

%d bloggers like this: